Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat, pemerintah ingin anggaran belanja pegawai bisa lebih efisien. Namun, menurut Presiden, rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan secara alami.
"Ini berarti, misalnya pensiun dari 120.000 tahun, kemudian pada tahun ke-5 kami hanya menerima 60.000. Akan dikurangi, akan ada banyak," kata Presiden seperti dilansir Setkab Jokowi, Jakarta, Selasa (2016/07/06 ).
Ketika ditanya apakah rasionalisasi menargetkan 1 juta PNS, Presiden Jokowi mengatakan, jika hal itu dilakukan (rasionalisasi secara alami) kemudian satu hari dicapai. Jadi, benar-benar sisi kualitas, kemudian menghabiskan lebih efisien itu benar-benar dapat dilakukan.
Itu adalah jangka panjang? "Ya tidak mungkin setahun diselesaikan. Tapi itu adalah rencana dan konsep PAN-RB Menteri aku tidak menerima, tapi tentang dia seperti itu," kata Presiden Jokowi.
PAN-RB pelayanan sebelumnya dalam siaran pers menyangkal adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) / pemberhentian / perumahan bagi PNS seperti yang muncul di media berita akhir-akhir ini. Apa yang saya benar-benar lakukan adalah rencana rasionalisasi PNS yang kualifikasi dan kompetensi rendah, dan kinerja yang buruk dan disiplin yang mengganggu pelayanan publik.
"Rasionalisasi pegawai negeri adalah bagian dari pegawai negeri sipil Program percepatan penataan, serta wujud nyata dari Reformasi Roadmap 2015-2019, di bidang perubahan sumber daya manusia (PANRB Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2015), yaitu untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi memiliki layanan publik yang berkualitas, "kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi publik Kementerian PANRB.
Menurut Herman, beban karyawan dan pensiun (BPP) di anggaran negara dan lokal pada tahun 2015 mencapai Rp707 triliun dari total pengeluaran sebesar Rp2.093 triliun, atau 33,8 persen. Lebih besar dari belanja modal dan jasa barang.
"Belanja pegawai dan pensiun (BPP), setiap tahun cenderung meningkat. Sedangkan kinerja aparatur birokrasi cenderung untuk memperlambat, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi, yang intinya mengharuskan aparat sangat kompetitif , "kata Herman.
Sementara belanja pegawai pemerintah kabupaten / kota, kata Herman, saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten / kota yang biaya pegawai di atas 50 persen. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keseimbangan pengeluaran pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam rangka untuk memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai harus diturunkan dengan 5 persen menjadi 28 persen kisaran.
"Penurunan belanja pegawai diproyeksikan setara dengan sekitar 1 juta pegawai rasionalisasi sipil. Jadi 1 juta angka adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan beban karyawan," kata Herman seraya menyebutkan, jumlah PNS yang akan dirasionalisasi masih tergantung pada pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
0 comments:
Post a Comment